Tentang Pengadilan ||
new.png akhlak1.png

Survei

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Tahunan

Tentang Pengadilan ||

Tugas & Fungsi Pengadilan

 

TUGAS & FUNGSI PENGADILAN

 

Pengadilan Negeri Lahat sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan (pasal 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum)

Secara garis besar ada beberapa fungsi pokok pengadilan yaitu :

  1. Sebagai  pelayan  hukum  masyarakat  pencari  keadilan pada  umumnya  mengenai  berbagai  perkara sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal II Undang-undang No. 8 Tahun 2004.
  2. Sebagaimana pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di Kabupaten Lahat.
  3. Memberikan Kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

Sejarah Pengadilan Negeri Lahat

 

SEJARAH PENGADILAN NEGERI LAHAT

 

 

Gedung Pengadilan Negeri Lahat dibangun tanggal 1 Maret 1978 dengan biaya D.I.P. tanggal 4 april 1977 Nomor : 88/XII/4/1977, selesai tanggal 22 Desember 1978 dan diresmikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman R.I. tanggal 6 Juni 1979 (Bp. Soeroto, SH). Keadaan Gedung permanent terdiri  dari dua tingkat, luas bangunan seluruhnya 634 m2, terletak diatas tanah seluas 2.200 m2. biaya pembuatan gedung Rp  46.807.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Pembangunan perluasan gedung Kantor Pengadilan Negeri Lahat 300 m2 dengan biaya Rp. 28.126.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan dana D.I.P. tanggal 11 Maret 1982 Nomor : 67/XIII/3/1982, selesai tanggal 15 Mei  1983. Perluasan tersebut terdiri dari satu tingkat dan terdiri dari satu ruang sidang, satu ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat dan tiga ruang kerja pegawai.

Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Lahat mendapatkan lagi dana DIPA sebesar Rp.1.350.007.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ribu Rupiah) untuk Rehabilitasi total Gedung Kantor tampak muka menurut Prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.202.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Rupiah) dan pada DIPA tahun 2014 ini untuk Pembangunan Gedung Lajutan Finishing mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), serta pada tahun 2015 pada DIPA Pengadilan Negeri Lahat terdapat lagi Anggaran untuk Rehabilitasi

Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) akan tetapi anggaran yang tersedia selama 4 (Empat) tahun terakhir yang difokuskan untuk tersedia selama 4 (Empat) tahun terakhir yang di fokuskan untuk pembangunan Gedung Kantor menurut Prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia belum dapat selesai 100% (Seratus Persen) dan untuk tahap Finishing tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah ) akan tetapi dikarenakan tahun 2016 Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lahat sudah dapat digunakan seluruhnya serta sudah sesuai dengan Prototype oleh karena itu melalui laporan tahunan 2022 ini kami juga menyampaikan untuk menunjang Kinerja dan tata ruang yang baik juga sebaiknya diiringi dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Meubelair yang mengikuti dengan Gedung yang baru ini.

 

TEMPAT SIDANG TETAP (ZETTING PLATZ)

Pengadilan Negeri Lahat juga memiliki tempat sidang tetap / Zitting Platzdi Kabupaten Empat Lawang kota Tebing Tinggi yang dibangun pada tanggal 25 Maret 1980 dan biaya D.P.I. pada tanggal 3 Mei 1979 No : 54 / XIII/ 5 / 1979 selesai tanggal 25 Juli 1980, gedung ini diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yaitu Bapak R. Soekamto Purwoputranto, SH., Keadaan gedung permanent dengan luas bangunan 126 m2 terletak diatas tanah seluas 500 m2, biaya bangunan Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Wilayah Hukum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILAYAH HUKUM



Letak geografis :


Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat terletak antara 3,500  sampai 4,250
Lintang Selatan dan 1030 sampai dengan 103,700 Bujur Timur.
Meliputi wilayah yang luasnya 7.25,93 Km2 atau 725,193 Ha.
dengan berbatasan :

 

  • Sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Muara Enim dan daerah Tk. II Musi Rawas.
  • Sebelah Selatan berbatas dengan Kota Pagaralam dan Kabupaten Bengkulu Selatan propinsi bengkulu
  • Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Rejang Lebong
  • Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Muara enim

 

Pembagian Daerah :
*  Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
*  Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
*  Kecamatan Kota Agung
*  Kecamatan Mulak Ulu
*  Kecamatan Pulau Pinang
*  Kecamatan Pagar Gunung
*  Kecamatan Jarai
*  Kecamatan Pajar Bulan
*  Kecamatan Kikim Barat
*  Kecamatan Kikim Timur
*  Kecamatan Kikim Selatan
*  Kecamatan Kikim Tengah
*  Kecamatan Lahat
*  Kecamatan Pseksu
*  Kecamatan Gumay Talang
*  Kecamatan Merapi Barat
*  Kecamatan Merapi Timur

Tanah :
*  Kecamatan Tanjung Sakti Pumi jenis tanah Acid Browntorest dan regosol.
*  Kecamatan Tanjung Sakti Pumu jenis tanah Acid Browntorest dan regosol.
*  Kecamatan Kota Agung jenis tanah Andosal dan Latosal
*  Kecamatan Mulak Ulu jenis tanah Latosal dan regosol
*  Kecamatan Pulau Pinang jenis tanah Alluvial dan Andosal
*  Kecamatan Pagar Gunung jenis tanah Latosal dan regosol
*  Kecamatan Jarai jenis tanah Litosal, Latosal dan regosol
*  Kecamatan Pajar Bulan jenis tanah Latosal dan regosol
*  Kecamatan Kikim Barat jenis tanah Podsolik dan alluvial
*  Kecamatan Kikim Timur jenis tanah Podsolik dan alluvial
*  Kecamatan Kikim Selatan  jenis tanah Podsolik dan alluvial
*  Kecamatan Kikim Tengah jenis tanah Podsolik dan alluvial
*  Kecamatan Lahat jenis tanah Litosal dan Latosal
*  Kecamatan Pseksu
*  Kecamatan Gumay Talang
*  Kecamatan Merapi Barat jenis tanah latosal dan andosal
*  Kecamatan Merapi Timur jenis tanah latosal dan andosal

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi


 

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

1.            Ketua dan Wakil Ketua(Pimpinan Pengadilan Negeri)

·      Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

·      Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.

·      Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.

·      Mengembangkan  dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2.          Hakim

·      Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.

·      Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

·      Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya

3.        Panitera

·      Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang         teknis;

·      Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana  dan pengelolaan administrasi perkara khusus; 

·      Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

·      Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan   peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

·      Pelaksanaan mediasi;

·      Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

·      Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4.        Sekretaris

·      Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

·      Pelaksanaan urusan kepegawaian;

·      Pelaksanaan urusan keuangan;

·      Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

·      Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

·      Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

·      Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

5.        Panitera Muda Pidana

·      Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana, administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.        Panitera Muda Perdata

·      Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf,  mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.       Panitera Muda Hukum

·      Membantu Panitera melaksanakan kegiatan  Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.     Kepala Sub BagianPerencanaan, Informasi dan Teknologi, Pelaporan

·      Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9.     Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

·      Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10.  Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

·      Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

11.  Panitera Pengganti

·      Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim, mencatat jalannya sidang,membuat berita acara sidang dan mengetik putusan/penetapan.

12.   Jurusita  / Jurusita Pengganti

·      Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta Eksekusidalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.  Bendahara Pengeluaran

·      Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.